GRATIS SKRIPSI AKUNTANSI

CONTOH SKRIPSI AKUNTANSI GRATIS ini bertujuan untuk membantu para mahasiswa akuntansi mendapatkan CONTOH SKRIPSI AKUNTANSI sebagai rujukan dalam menyelesaikan tugas SKRIPSI AKUNTANSI. Blog ini menyediakan database ribuan CONTOH SKRIPSI AKUNTANSI yang dapat anda download secara gratis.

SKRIPSI AKUNTANSI : PENGARUH ATURAN ETIKA DAN INDEPENDENSI TERHADAP KEPUASAN KERJA INTERNAL AUDITOR, DENGAN PROFESIONALISME SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Senin, 15 Agustus 2011

Skripsi akuntansi : Dalam menjalankan profesinya, akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga
standar perilaku etis mereka terhadap organisasi dimana mereka bekerja, profesi mereka,
masyarakat dan diri mereka sendiri (Anni, 2004). Etika telah menjadi kebutuhan penting
bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari
hukum.

Kasus pelanggaran etika banyak dilakukan, diantaranya Enron, Worldcom dan
perusahaan-perusahaan besar di AS. Dalam kasus ini Worldcom terlibat rekayasa laporan
keuangan milyaran dollar AS. Dalam pembukuannya Worldcom mengumumkan laba
sebesar USD 3,8 milyar ( Dedi, 2009) antara Januari 2001 dan Maret 2002, hal itu bisa
terjadi karena rekayasa akuntansi. Penipuan ini telah menenggelamkan kepercayaan
investor terhadap korporasi AS dan menyebabkan harga saham dunia menurun serentak
di akhir Juni 2002. Dalam perkembangannya, Scott Sullifan (CFO) dituduh telah
melakukan tindakan kriminal di bidang keuangan dengan kemungkinan hukuman 10
tahun penjara. Pada saat itu, para investor memilih untuk menghentikan atau mengurangi
aktivitasnya di bursa saham.

Respon masyarakat terhadap kasus ENRON dan Arthur Andersen yang terjadi di
AS ini menunjukkan bahwa profesi auditor memang sebuah industri keahlian dan
kepercayaan. Sehingga, apabila kepercayaan dilanggar maka reputasi juga akan menurun.
Hal ini menjadi tantangan besar bagi para auditor masa depan untuk bekerja sesuai
dengan etika profesi dan standar yang telah ditetapkan di tengah persaingan yang
semakin ketat dalam industri jasa ini (Litbang LOS DIY, 2010).

Kasus pelanggaran lainnya yang dilakukan auditor yaitu dugaan penggelapan pajak
yang dilakukan oleh IM3. Dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN) ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001
dan Desember 2002. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dapat direstitusi
atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar (Amal,
2003). Sebanyak 750 penanam modal asing (PMA) terindikasi tidak membayar pajak
dengan cara melaporkan rugi selama lima tahun terakhir secara berturut-turut. Dalam
kasus ini terungkap bahwa pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi
negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi. Manajemen juga
melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan
manipulasi laba yang menguntungkan manajemen dan korporasi, sehingga merugikan
banyak pihak dan pemerintah. Dalam kasus tersebut telah terjadi mekanisme penyuapan
(bribery). Pihak pemerintah dan DPR perlu segera membentuk tim auditor independen
yang kompeten dan kredibel untuk melakukan audit investigatif atau audit forensik untuk
membedah laporan keuangan dari 750 PMA yang tidak membayar pajak. Korporasi
multinasional yang secara sengaja terbukti tidak memenuhi kewajiban ekonomi, hukum,
dan sosialnya bisa dicabut izin operasinya dan dilarang beroperasi di negara berkembang
(Litbang LOS DIY, 2010).
Audit menawarkan peluang untuk suatu karir yang menantang dan dihargai dalam
bidang akuntansi publik, industri, dan pemerintahan. Kebanyakan auditor mengembangkan basis klien dengan konsentrasi pada satu atau lebih industri kunci.
Sebagai hasil dari melayani banyak klien dalam industri yang serupa, para auditor
mampu memahami faktor persaingan bisnis dengan lebih baik dibandingkan profesional
lainnya (Boynton dkk, 2002).
Akuntan publik harus dapat menunjukkan bahwa jasa audit yang diberikan adalah
berkualitas dan dapat dipercaya, karena profesi akuntan publik memiliki peran penting
untuk memberikan informasi (financial maupun non financial) yang dapat diandalkan,
dipercaya, dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa akuntan publik dalam dunia usaha
yang semakin kompetitif. Atas dasar audit yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan
histories suatu entitas, auditor menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan
keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum
(Mulyadi, 2002).
Dalam menghasilkan jasa audit ini, auditor memberikan keyakinan positif (positive
assurance) atas asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan histories.
Keyakinan (assurance) menunjukkan tingkat kepastian yang ingin dicapai dan yang ingin
disampaikan auditor bahwa simpulan yang dinyatakan dalam laporannya adalah benar.
Tingkat keyakinan yang dapat dicapai oleh auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan
bukti. Semakin banyak jumlah bukti yang kompeten dan relevan yang dikumpulkan,
semakin tinggi tingkat keyakinan yang dicapai oleh auditor (Mulyadi, 2002).
Agar dapat bersaing dalam industri keahlian dan kepercayaan, Profesi Akuntan
harus melakukan reformasi di segala bidang. Hal ini dipicu oleh adanya tuntutan
akuntabilitas dan profesionalisme Akuntan Indonesia agar memiliki daya saing yang tinggi di era global. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia mulai memberlakukan suatu
regulasi yang lebih ketat terhadap auditor dan manajemen perusahaan. Regulasi ini telah
diterapkan oleh regulator di Indonesia bahkan hingga mempersiapkan Rancangan
Undang-Undang Akuntan Publik yang hingga saat ini masih menuai respon pro – kontra
dari berbagai kalangan. Regulasi yang semakin ketat inilah yang nantinya akan menjadi
tantangan terberat bagi auditor masa depan untuk bekerja dengan lebih profesional (Anni,
2004).
Lebih lanjut menurut Anni (2004) penilaian tentang perilaku etika dan
profesionalisme dalam lingkup akuntansi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya mulai
dilakukan seiring dengan munculnya kasadaran tentang pentingnya penerapan nilai moral
dan kesadaran etis akuntan. Penelitian tentang perilaku etis perlu untuk dilakukan karena
diduga bahwa seseorang perlu bertindak untuk berperilaku etis atau tidak dipengaruhi
oleh karakteristik individualnya.

Profesionalisme suatu profesi mensyaratkan tiga hal utama, yaitu keahlian,
pengetahuan, dan karakter. Dalam hal ini karakter merupakan faktor yang penting karena
karakter menunjukkan suatu kepribadian yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku etis
(Evi, 2003). Penelitian mengenai perilaku etika dan profesionalisme pada profesi akuntan
dilakukan karena aktivitas akuntan tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut
mereka untuk bersikap profesional dalam bekerja karena sangat menentukan posisinya
dalam masyarakat. Profesi akuntan tidak terlepas dari etika bisnis yang aktivitasnya perlu
pemahaman dan penerapan etika profesi seorang akuntan serta etika bisnis (Ludigdo,
1999).

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik
akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor harus
independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam
perusahaan yang diauditnya. Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap
mental independen, tetapi ia juga harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat
mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, di samping
auditor harus benar-benar independen, ia juga harus dipersepsikan di kalangan
masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut
persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah memperolehnya (Mulyadi, 2002).
Dilema etis dalam setting auditing terjadi ketika auditor dan auditee tidak sepakat
terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemerikasaan. Auditee dapat mempengaruhi
proses audit yang dilakukan auditor, yaitu dengan menekan auditor melakukan tindakan
yang melanggar standar pemeriksaan. Dalam hal ini auditor dihadapkan pada pilihanpilihan
keputusan yang saling bertentangan terkait dengan aktivitas pemeriksaannya.

Merebaknya “malpraktik bisnis” dan kurangnya independensi menyebabkan kepercayaan
para pengguna laporan auditan terhadap akuntan menjadi menurun. Ketika independensi
dan objektivitas terabaikan perdagangan opini auditor menjadi hal yang “wajar” (Anni,
2004).
Auditing internal adalah sebuah fungsi penilaian independen yang dijalankan di
dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian internal
organisasi. Kualitas auditing internal yang dijalankan akan berhubungan dengan
kompetensi dan obyektivitas dari staf internal auditor organisasi tersebut (Adams, 1994;
Bou-Raad, 2000). Sebagai pekerja, internal auditor mendapatkan penghasilan dari organisasi di mana dia bekerja, hal ini berarti internal auditor sangat bergantung kepada
organisasinya sebagai pemberi kerja. Di lain pihak, internal auditor dituntut untuk tetap
independen sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada publik dan profesinya
(Abdolmohammadi dan Owhoso, 2000; Windsor; 2002). Dalam hal ini konflik audit
muncul ketika auditor internal menjalankan aktivitas auditing internal. Internal auditor
sebagai pekerja di dalam organisasi yang diauditnya akan menjumpai masalah ketika
harus melaporkan temuan-temuan yang mungkin tidak menguntungkan dalam penilaian
kinerja manajemen atau obyek audit yang dilakukannya. Ketika manajemen atau subyek
audit menawarkan sebuah imbalan atau tekanan kepada internal auditor untuk
menghasilkan laporan audit yang diinginkan oleh manajemen maka menjadi dilema etika.
Untuk itu auditor dihadapkan kepada pilihan-pilihan keputusan yang terkait dengan halhal
keputusan etis dan tidak etis (Sasongko, 2010).
Menurut Hiro (1998) hal yang dibutuhkan oleh internal auditor adalah pandangan
yang luas serta pemahaman terhadap proses manajerial yang berkaitan dengan manusia,
yang mendasari fungsi internal auditor. Yang dibutuhkan auditor dalam melakukan audit
adalah pendekatan holistik yang menyadari bahwa manajer dan pihak yang diaudit
merupakan pribadi yang kompleks yang berjuang dalam lingkungan yang menghasilkan
berbagai macam tekanan profesional. Oleh karena itu internal auditor harus bertindak
profesional dalam segala hal, agar internal auditor tidak dipandang negatif yang tidak
dapat diduga tingkah laku dan tabiatnya.
Penelitian akuntansi mengenai perilaku internal auditor telah banyak dilakukan
oleh peneliti sebelumnya, misalnya Gunawan (2006) yang meneliti tentang pengaruh
profesionalisme terhadap kepuasan kerja internal auditor. Kepuasan kerja yang merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan hidup, karena
sebagian besar waktu manusia dihabiskan di tempat kerja. Sedangkan di Indonesia
penelitian Kalbers dan Fogarty direplikasi oleh Winowo (1996) dan Rahmawati (1997)
serta Yohanes Sri Guntur (2001) yang menggunakan sample auditor internal dengan
menggunakan instrumen profesionalisme di lingkungan perusahaan manufaktur dari Hall
(1968), sedangkan Sumardi (2001) menggunakan sample BPKP di Jawa Tengah untuk
meneliti tentang pengaruh profesionalisme terhadap kinerja dan kepuasan kerja pada
auditor.
Rangkaian tindakan suatu organisasi mulai dari perencanaan sampai dengan
selesainya pekerjaan harus dilakukan pengendalian (controlling). Pemerintah dapat
dikatakan sebagai wujud organisasi terbesar, sudah semestinya melakukan fungsi-fungsi
tersebut dalam rangka pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Fungsi pemerintah dalam
bidang pengawasan saat ini diantaranya diamanatkan kepada Badan Pengawas Keuangan
Pembangunan (BPKP) di samping berbagai lembaga serta inspektorat pengawas lainnya (
Sumardi, 2001).

Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan,
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan,
c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP,
d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan
keuangan dan pembangunan,
e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan
umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,
hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga ( Pusdiklatwas BPKP, 2008).

Landasan dasar tugas pokok dan fungsi BPKP secara resmi diatur berdasarkan
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 Tahun 1983, yang kemudian diperbaharui
dengan Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 62 Tahun 2001. Tugas
pokok tersebut antara lain mempersiapkan perumusan kebijakan pengawasan,
menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan dan
menyelenggarakan pengawasn pembangunan. Sedangkan fungsi yang dilakukan
diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta
melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus yang diindikasiksn mengandung
unsur penyimpangan yang merugikan pemerintah serta melakukan evaluasi terhadap tata
kerja administrasi pemerintah (Sumardi, 2001).

Sebagai lembaga internal audit pemerintah yang menghasilkan produk
pengawasan seperti General Audit, Operational Audit dan Special Audit serta
mempunyai sumber daya manusia yang berstatus sebagai tenaga fungsional audit lebih
dari 4.000 personil ( Sumardi, 2001) sehingga ada banyak masalah yang kompleks.
BPKP seringkali menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah tuntutan untuk selalu
mengedepankan sikap profesionalisme bagi para auditornya serta kepuasan kerja yang
harus selalu diciptakan oleh intuisi untuk meminimalkan keinginan untuk pindah
(intention to turnover) pada auditornya.
Ruang lingkup aktivitas internal auditor semakin luas sehingga auditor dituntut
untuk menguasai berbagai macam bidang keahlian seperti akuntansi, ekonomi, perpajakan serta keuangan (Hardo Basuki, 1996). Demikian juga BPKP sebagai internal
auditornya pemerintah harus meningkatkan pengetahuan dan keahliannya agar tidak
ketinggalan dengan perkembangan yang terus berlangsung. Namun demikian
sebagaimana lembaga pemerintah yang lain, BPKP terikat oleh peraturan perundangundangan
yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pola pembinaan para auditor BPKP
mengikuti UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang : Pokok-Pokok Kepegawaian yang
kemudian dirubah dengan UU Nomor 43 tahun 1999.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Hall (1968) mengemukakan adanya lima
dimensi profesionalisme yaitu meliputi komunikasi afiliasi (community affiliation),
kebutuhan ekonomi ( autonomy demand), keyakinan terhadap peraturan sendiri (self
regulation), dedikasi terhadap profesi (dedication), dan kewajiban sosial (social
obligation). Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (1997) menyimpulkan bahwa
hanya dimensi community affiliation, dedication, dan social obligation saja yang
berhubungan positif antara profesionalisme dengan kepuasan kerja. Berbeda dengan
simpulan Rahmawati (1997), Schroeder dan Imdieke (1997) menyimpulkan bahwa antara
profesionalisme dengan kepuasan kerja berhubungan negatif. Dengan demikian berbagai
penelitian yang ada belum menghasilkan simpulan yang konsisten. Oleh sebab itu peneliti
ingin menguji tentang aturan etika, independensi dan profesionalisme internal auditor
pemerintah (BPKP) terhadap kepuasan kerja .

Teori Sikap dan Perilaku
Theory of Attitude and Behaviour yang dikembangkan oleh Triandis (1971)
dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan independensi. Teori
tersebut menyatakan, bahwa perilaku ditentukan untuk apa orang-orang ingin lakukan
(sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang
mereka bisa lakukan (kebiasaan) dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan.
Sikap menyangkut komponen kognitif berkaitan dengan keyakinan, sedangkan
komponen sikap afektif memiliki konotasi suka atau tidak suka.
Teori sikap dan perilaku ini dapat menjelaskan independensi auditor dalam
penampilan. Seorang auditor yang memiliki sikap independen akan berperilaku
independen dalam penampilannya, artinya seorang auditor dalam menjalankan tugasnya
tidak dibenarkan memihak terhadap kepentingan siapapun. Auditor mempunyai
kewajiban untuk bersikap jujur baik kepada pihak manajemen maupun pihak-pihak lain
seperti pemilik, kreditor, investor.
Studi yang dilakukan oleh Firth (1980), misalnya mengemukakan alasan bahwa,
jika auditor tidak terlihat independen, maka pengguna laporan keuangan semakin tidak
percaya atas laporan keuangan yang dihasilkan auditor dan opini auditor tentang laporan
keuangan perusahaan yang diperiksa menjadi tidak ada nilainya. Sejalan dengan Arens
dan Loebbecke, Mulyadi (2002) menguraikan independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.
Independensi juga dapat diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam
mempertimbangkan fakta adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri
auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Menyinggung independensi
dalam sikap mental (Independence in fact) bertumpukan pada kejujuran, obyektivitas,
sedangkan independensi dalam penampilan diartikan sebagai sikap hati-hati seorang
akuntan agar tidak diragukan kejujurannya.

Perspektif Teoritis Tentang Profesionalisme
Menurut pendekatan fungsionalis, profesionalisme dikaitkan dengan pandangan
bahwa pekerjaan menunjukkan sejumlah karakteristik yang diperlukan profesi (Kalbers
dan Fogarty, 1995). Analisis tradisional ini sering dikritik oleh para cendikiawan dewasa
ini yang menentang sejumlah karakteristik, mempertanyakan generalitas model yang
diambil dari satu atau dua kasus sejarah (Misalnya hukum dan kedokteran), dan secara
sistematik meremehkan peran kekuatan dan konflik sosial (Johnson, 1972 Kalbers dan
Fogarty (1995). Pandangan alternatif tentang kemunculan dan keberhasilan
profesionalisme didasarkan pada sosiologi maksimal Weber dan Karl Marx. Untuk tujuan
ini, tujuan profesionalisme bagi akuntan dapat dianggap sebagai sarana untuk
mempertahankan struktur sosialis kapitalis ( Roslender, 1990 dalam Gunawan, 2006).
Hall (1968, dalam Kalbers dan Fogarty, 1995) mengklasifikasikan lima elemen
profesionalisme individual yaitu (1) Meyakini pekerjaan mereka mempunyai
kepentingan, (2) Berkomitmen ke jasa barang publik, (3) Kebutuhan otonomi pada
persyaratan pekerjaan, (4) Mendukung regulasi mandiri untuk pekerjaan mereka, (5)Afiliasi dengan anggota profesinya. Konsep profesionalisme Hall banyak digunakan oleh
para peneliti, diantaranya Morrow dan Goetz (1988) menguji profesionalisme para
akuntan publik, Goetz, Morrow dan Mc Elroy (1991) mengukur profesionalisme para
akuntan publik dengan variabel yang dikembangkan, serta Kalbers dan Fogarty (1995)
yang menggunakan pandangan profesionalisme yang lebih kompleks. Ketiga penelitian
tersebut menunjukkan bukti empiris hubungan variable anteseden (pengalaman) auditor
internal dengan profesionalisme, juga dengan variable konsekuensinya.

0 comments:

Poskan Komentar